Dinas Sosial Di Serbu Pemohon Suket

Sejak tanggal 4 Juni 2018, masyarakat Kabupaten Sleman yang akan mendaftarkan anaknya ke jenjang SMA atau SMK mulai menyerbu dan memadati pelayanan satu pintu di Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Dinas Sosial. Mereka membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran sekolah.

Kasi Data Kesejahteraan Sosial Sarastomo Ari Saptoto, S.Sos, M.AP, M.Agr.Sc. menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2018, Dinas Sosial akan menerbitkan Surat Keterangan sebagai kelengkapan untuk memperebutkan kuota 20% bagi siswa miskin atau rentan miskin dengan catatan bahwa orang tua tersebut tercatat pada salah satu data base antara lain Data Basis Terpadu (BDT) yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial, masuk sebagai Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dana atau masuk dalam data Surat Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin/ Rentan Miskin.

Dalam rentang waktu tanggal 4 sampai dengan 23 Juni 2018 sudah terlayani sebanyak 1.521 pemohon suket, bahkan Sekretariat SLRT Sembada selama libur dan cuti lebaran tetap membuka pelayanan perlindungan sosial. “Bahkan hari senin 25 Juni 2018 saja kami melayani sebanyak 350 pemohon,” ujar Ari.

Menurut petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA/SMK Negeri DIY Tahun Pelajaran 2018/2019, PPDB dikelompokkan dalam 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur zonasi, dengan kuota 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Jalur kedua adalah jalur prestasi dengan kuota 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sementara jalur tiga adalah jalur alasan khusus, dengan kuota 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dalam jalur zonasi calon peserta didik untuk SMAN diatur berdasarkan zona 1, zona 2 (desa/kelurahan dalam wilayah DIY yang tidak termasuk dalam zona 1 sekolah yang dituju), dan zona 3 ( desa/kelurahan dari wilayah luar DIY) berdasarkan pemetaan dengan pertimbangan jarak.

Sementara SMKN, zonasi terbagi menjadi zona 1 (DIY) dan 2 (luar DIY). Penetapan calon peserta didik dalam zona berdasarkan domisili orangtua, dibuktikan dengan NIK/KTP. Untuk jalur prestasi, berdasarkan pada urutan Nilai Akhir tanpa mempertimbangkan zonasi. Pelaksanaan penerimaan calon peserta didik jalur prestasi bersamaan dengan jalur zonasi.

Dalam Juknis juga menyatakan setiap sekolah (SMAN/SMKN) wajib menerima 20% dari jumlah daya tampung peserta didik baru, terhadap pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu.  Akses pendaftaran bagi keluarga tidak mampu hanya berlaku dalam zona 1 di SMAN atau SMKN yang dituju. Petunjuk teknis PPDB SMAN/SMKN sudah ada. Bisa dilihat di website Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga DIY.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Dinas Sosial

Dinas Sosial

Artikel ini dibuat oleh segenap karyawan dinas sosial

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

unnamed

INSPIRASI.

media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Open chat
1
Haloo 👋🏻👋🏻👋🏻
Ada yang bisa kami bantu?
Powered by