Sistem Layanan Rujukan Terpadu
SLRT
Pengertian
Sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dan menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah-pusat, provinsi, dan Kabupten/Kota- sesuai dengan kebutuhan mereka.
SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
- Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Perpres Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Permensos Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
- Kepmensos Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota.
Sasaran
Masyarakat Sleman yang belum memperoleh pelayanan program kesejahteraan sosial baik itu program nasional maupun daerah.
Tujuan
- Dapat membantu pemerintah pusat dan daerah untuk menjangkau masayarakat miskin dan rentan secara terintegrasi dan responsif.
- Dapat memfasilitasi masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan program perlindungan sosial atau bantuan sosial secara lebih cepat dan menyeluruh (baik dari pusat atau daerah) termasuk dalam masa krisis, agar dapat mempertahankan tingkat hidup yang layak.
- Akan mempermudah koordinasi dan integrasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara horisontal (di tingkat yang sama) dan vertikal (pusat dan daerah).
- Dapat mendukung proses penyusunan perencanaan program dan perumusan kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingakat pusat dan daerah.
Hasil yang Diharapkan
Tertanganinya permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman.
