PPKH Kecamatan Gamping Sosialisasikan Program Penjaminan Kesehatan

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Gamping bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sleman menyelenggarakan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa pertemuan kelompok bulanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ada di Kecamatan Gamping pada bulan April 2018.

“Sosialisasi diselenggarakan dengan tujuan agar KPM bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fungsi dan jenis kepesertaan BPJS. Selain itu, KPM juga bisa menggali informasi lebih detil kepada pihak BPJS apabila KPM memiliki kendala selama menjadi peserta BPJS,” ujar Retno Purwandari, Koordinator Pendamping Sosial PKH Kecamatan Gamping.

Sosialisasi menghadirkan tiga pembicara yaitu Muhammad Alfath Nurizki dan Reiska Isdiana dari BPJS serta satu Kader BPJS yaitu Khotijah. Narasumber menjelaskan ada tiga jenis kepesertaan BPJS yaitu Pegawai Bukan Penerima Upah (PBPU), Pegawai Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jenis kepesertaan tersebut secara jenis kartu dan pelayanan sama, yang membedakan hanya besaran iuran per bulan saja.

Jenis kepesertaan PBPU yang biasa dikenal dengan BPJS Mandiri besar iurannya berdasarkan kelas, Kelas satu sebesar Rp.80.000,-; kelas dua sebesar Rp.51.000,- dan kelas tiga sebesar Rp.25.500,-. Kepesertaan PPU yang biasanya untuk PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai Pemerintah non PNS dan Pegawai Swasta besaran iurannya sebesar 4,5% dari upah/gaji dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta.

Kepesertaan PBI yaitu jenis kepesertaan yang iurannya dibayar oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis kepesertaan PBI ini hanya diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu menurut pemerintah. Kepesertaan PBI mendapatkan fasilitas untuk rawat inap kelas tiga dan tidak bisa naik kelas.

Muhammad Alfath Nurizki juga menjelaskan bahwa sumber dana PBI ada dua macam yaitu dari APBD dan ABPN. Perbedaannya terletak pada sumber dana yang memberikan bantuan. Pemilik KIS APBD tidak bisa menggunakannya keluar daerah, sedangkan untuk yang sumber dananya APBN pemilik KIS dapat menggunakan di seluruh Indonesia tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada kecuali keadaan gawat darurat kartu PBI APBN bisa langsung digunakan di seluruh Indonesia.

Selaku kader BPJS, Khotijah menambahkan bahwa mulai sekarang yang masih memiliki kartu Jamkesmas berwarna biru maka harus segera dikumpulkan, karena kartu tersebut sudah diganti dengan kartu BPJS-KIS berwarna hijau. Sebagai kader, Khotijah juga bisa membantu para pemegang KIS yang masih terdapat kesalahan dalam pencetakan identitas, penukaran kartu Jamkesmas bagi yang belum ditukar dan pengusulan kartu BPJS PBI bagi KPM PKH yang belum mendapatkannya dengan catatan memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) dengan jangka waktu pengajuan minimal 6 bulan. (Penulis: Rahayu Dwiningsih dan Nurin Swasti Kanthi, Pendamping PKH Kecamatan Gamping, Foto : Rahayu Dwiningsih)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Dinas Sosial

Dinas Sosial

Artikel ini dibuat oleh segenap karyawan dinas sosial

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

unnamed

INSPIRASI.

media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.