Delegasi 6 Provinsi dan 35 Kabupaten Kunjungi SLRT Sembada Sleman

Delegasi Dinas Sosial dan Bappeda dari 6 provinsi dan 35 kabupaten/kota berkunjung ke SLRT Sembada Kabupaten Sleman, Kamis (19/4) pagi.  Kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan Workshop Strategi Kemandirian dan Keberlanjutan SLRT yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Delegasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pekerja Sosial di Subdit Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat Direktorat PSPKKM Kemensos, Luluk Sugianto dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sri Murni Rahayu SH. MM disampingi manajer SLRT.

Luluk Sugiyanto menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan SLRT di Kabupaten Sleman. SLRT Sembada telah mengembangkan berbagai inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga miskin.

“Kunjungan ini merupakan kesempatan berharga bagi daerah lain untuk melihat secara langsung layanan SLRT Sleman, sekaligus menjadi forum pertukaran pengetahuan tentang pengembangan SLRT di daerah masing-masing,” demikian Luluk Hadiyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Murni Rahayu menjelaskan perkembangan SLRT dari aspek kelembagaan, regulasi, dan layanan sehingga mampu membangun sistem yang mempermudah akses warga terhadap layanan sosial, sekaligus memperbaiki peran pemerintah daerah dalam koordinasi dan pelaksanaan program.

“Salah satu kunci keberhasilan SLRT di Sleman adalah terbangunnya koordinasi yang baik antar-OPD dalm tingginya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan,” demikian disampaikan Sri Murni Rahayu.

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari 78 kabupaten/kota di Indonesia yang mengembangkan SLRT, yakni sistem yang mencatat kebutuhan dan keluhan warga miskin serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sosial yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. Layanan SLRT tersedia melalui sekretariat di kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Selain itu, warga dapat pula mengakses layanan melalui fasilitator SLRT yang bekerja di tingkat desa/kelurahan.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial mengembangkan SLRT sebagai layanan sosial satu pintu sejak di 2016, sesuai mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menargetkan SLRT didirikan di 150 kabupaten / kota pada 2019.  Kabupaten/kota penyelenggara SLRT memperoleh dukungan APBN selama tiga tahun pertama. Setelah itu, mereka diharapkan meneruskannya secara mandiri menggunakan anggaran daerah.

Ikut dalam kunjungan tersebut perwakilan lintas kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, serta perwakilan Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) dan Program Mahkota sebagai pendukung kegiatan.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Dinas Sosial

Dinas Sosial

Artikel ini dibuat oleh segenap karyawan dinas sosial

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

unnamed

INSPIRASI.

media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Open chat
1
Haloo 👋🏻👋🏻👋🏻
Ada yang bisa kami bantu?
Powered by